Prabowo instruksikan audit forensik keuangan haji yang dikelola BPKH

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Arahan itu disampaikan kepada Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 28 September 2026.

Dahnil menjelaskan kementeriannya akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk audit tersebut. Menurut dia, Presiden ingin mengetahui kondisi faktual keuangan haji agar pembenahan tepat sasaran.

Ia menyinggung kekhawatiran soal financial engineering dengan merujuk pada kasus pengelolaan dana haji di Malaysia yang sedang menjadi perhatian. Audit forensik, kata Dahnil, juga dimaksudkan memastikan tata kelola haji bersih dari praktik kecurangan serta kartel haji dan umrah.

Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan Presiden mengapresiasi pembenahan ekosistem haji-umrah dan memerintahkan pembersihan dari kartel maupun kecurangan yang merugikan jemaah. Irfan menirukan instruksi Presiden agar praktik mafia terkait haji dan umrah disapu bersih.

Dalam pertemuan yang sama, Presiden mengusulkan komposisi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan nilai manfaat 52:48 dalam pembahasan BPIH 2027 agar tidak memberatkan jemaah, menyusul perkiraan kenaikan biaya penyelenggaraan akibat situasi geopolitik di Timur Tengah. Angka usulan itu dikutip dari laporan ANTARA; adaapa tidak menambah perhitungan di luar sumber.

“Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji.”