Loncat ke isi
adaapa mengabarkan untuk anda

BelitungPemerintahan

RAPBD Belitung 2027 diproyeksikan Rp1,009 triliun, Bupati Djoni tonjolkan belanja pariwisata

Pendapatan diproyeksikan Rp955,23 miliar, naik 9,8 persen dari APBD 2026. Belanja modal melonjak dari Rp31,18 miliar menjadi Rp95,87 miliar; Ketua DPRD Vina Cristyn Ferani berharap ruang fiskal bertambah dari DAK, DAU, dan dana bagi hasil.

6 Oktober 2026 · 05.10 WIBTanjungpandan

Ilustrasi suasana, bukan foto kejadian.

Pemerintah Kabupaten Belitung menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan belanja daerah yang diproyeksikan mencapai Rp1.009,07 miliar, atau menembus Rp1 triliun. Nota pengantar Raperda APBD 2027 disampaikan Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Belitung, Senin, 5 Oktober 2026, seperti dilaporkan Pos Belitung dan Belitong Ekspres.

Di sisi pendapatan, Pemkab memproyeksikan Rp955,23 miliar, naik Rp85,25 miliar atau sekitar 9,8 persen dibanding APBD 2026. Angka itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp216,01 miliar dan pendapatan transfer Rp739,22 miliar. Djoni menegaskan angka transfer pusat masih berupa prediksi karena pemda menunggu ketetapan Kementerian Keuangan. Sebagai gambaran, realisasi pendapatan daerah hingga 31 Agustus 2026 disebut sudah mencapai Rp603,31 miliar atau 69,35 persen.

Belanja daerah naik Rp77,20 miliar dari APBD 2026 yang sebesar Rp931,87 miliar, atau sekitar 8,28 persen menurut perhitungan Pos Belitung. Rinciannya: belanja operasi Rp800,54 miliar, belanja modal Rp95,87 miliar, belanja tidak terduga Rp2,50 miliar, dan belanja transfer Rp110,16 miliar. Lonjakan paling mencolok ada pada belanja modal, yang tahun ini hanya Rp31,18 miliar. Selisih antara belanja dan pendapatan akan ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2026 yang diproyeksikan Rp53,04 miliar.

Anggaran 2027 diarahkan ke empat prioritas: mempercepat pertumbuhan ekonomi lewat sektor unggulan, potensi lokal, pariwisata, dan ekonomi kreatif; meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, kompeten, dan berdaya saing; memperkuat infrastruktur yang merata, terhubung, dan berkelanjutan; serta memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, kolaboratif, dan akuntabel. Kepada Pos Belitung, Djoni mengakui pariwisata Belitung masih punya kekurangan, antara lain dalam branding, atraksi, konektivitas, dan infrastruktur, sehingga belanja infrastruktur untuk pariwisata akan ditingkatkan dan dibenahi secara bertahap.

Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Cristyn Ferani, ditemui usai paripurna, berharap peningkatan fiskal 2027 bisa melampaui proyeksi yang dipaparkan bupati, terutama dari dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil. Menurut dia, pariwisata punya banyak komponen ikutan, mulai dari aksesibilitas, konektivitas, destinasi, atraksi, event, hingga promosi, yang semuanya butuh dukungan anggaran, sementara pos wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan alokasi dana desa tidak boleh dikurangi.

Vina juga menyinggung upaya pemda membuka konektivitas udara ke daerah tujuan wisata seperti Bali, dan menyarankan Yogyakarta ikut dilirik karena kota itu masih menjadi tujuan pendidikan warga. Ia mengingatkan tingkat keterisian penumpang sangat menentukan apakah sebuah rute bisa bertahan. RAPBD ini masih akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan; adaapa memakai angka sebagaimana dimuat Pos Belitung dan Belitong Ekspres.

“Dengan demikian, kenaikan belanja bukan ruang untuk memperbesar pengeluaran, tetapi ruang untuk memperjelas prioritas dan memastikan anggaran menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.”

Djoni Alamsyah Hidayat, Bupati Belitung (dikutip Belitong Ekspres dari Antara)

Masukan dan usulan nama dikirim ke Yayasan Peduli Masyarakat Belitung.

Bacaan terkait